Anies Baswedan Pasti Menggganti Sistem e-Budgeting Warisan Ahok yang Memicu Kegaduhan – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan mengubah sistem e-budgeting warisan gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dia menargetkan, sistem baru akan langsung digunakan pada 2020 mendatang untuk membahas rancangan anggaran 2021.

“Kami mengedepankan prinsip transparansi, akuntability, dan smart system. Itu kami pegang, dan yang akan dilakukan adalah anggaran itu tetap bisa diakses,” ujar Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2019).

Anies Baswedan Pasti Menggganti Sistem e-Budgeting Warisan Ahok yang Memicu Kegaduhan – Selain bisa dilihat, kata dia, skema penganggaran yang dilakukan DKI juga menyediakan kolom komentar.

Artinya, masyarakat dapat memberi masukan dan saran atas kegiatan yang akan dilakukan DKI Jakarta melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau saat ini publik hanya bisa lihat tapi tidak bisa memberikan komentar.
Itu (perbarui sistem) sudah dikerjakan dan akan digunakan Januari 2020,” ujarnya.

Anies Baswedan Pasti Menggganti Sistem e-Budgeting Warisan Ahok yang Memicu Kegaduhan – Dalam kesempatan itu, Anies enggan dianggap lambat dalam menyikapi sistem ini.

Kata dia, pembaharuan sistem itu sudah dikerjakan setahun lebih dan memang direncanakan bakal diresmikan pada akhir tahun 2019.

“Karena kemarin ada hiruk pikuk, pertanyaannya akan saya sampaikan. Ini ada unsur manusia. Unsur manusianya adalah ada yang mengerjakannya dengan malas, tidak tertib, ada yang mengerjakannya dengan tidak tahu niatnya apa, tapi faktanya datanya salah,” jelasnya.

Menurut Anies, data yang dimasukan oleh pegawainya di komponen riil anggaran itu bukan angka sesungguhnya yang akan digunakan. Di sisi lain ada kelemahan di bagian sistem yang membuatnya ada perbedaan data.

“Kalau kita memiliki aplikasi, itu selalu mengalami perkembangan. Jadi yang normal saja, bukan mengganti (sistem) yah, tapi upgrade (perbarui) biar sistemnya lebih smart (pintar),” kata Anies.

Anies Baswedan Pasti Menggganti Sistem e-Budgeting Warisan Ahok yang Memicu Kegaduhan – Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra ikut mengundurkan diri sebagai eselon II di lingkup Pemprov DKI.

Pejabat itu mundur di tengah terjadinya keributan sebagai dampak pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar.

Mahendra adalah pejabat kedua setelah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI, Edy Junaedi yang mundur dari jabatannya mulai Kamis (31/10/2019).

“Assalamualaikum, teman-teman, pada sore hari ini kami akan mengumumkan terkait penetapan UMP (upah minimum provinsi) DKI Jakarta, tapi sebelum itu, saya akan menyampaikan informasi bahwa Kepala Bappeda DKI Jakarta, Bapak Mahendra mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Kepala Bappeda, per hari ini,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Jumat (1/11/2019).

Anies Baswedan Pasti Menggganti Sistem e-Budgeting Warisan Ahok yang Memicu Kegaduhan – Hal itu dikatakan Anies di ruang Balairung, Gedung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Pernyataan Anies ini sontak membuat para wartawan yang menunggu jumpa pers mengenai kenaikan UMP terkejut.

Pengunduran diri Mahendra dinilai cukup mendadak di tengah polemik kejanggalan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020. Di sisi lain, pengunduran diri Mahendra berselang satu hari pasca pengunduran diri Edy Junaedi dari jabatan Kepala Disparbud.

Dalam kesempatan yang sama, Anies mempersilakan anak buahnya untuk memberikan keterangan resmi kepada wartawan.

Anies Baswedan Pasti Menggganti Sistem e-Budgeting Warisan Ahok yang Memicu Kegaduhan – Mahendra, yang awalnya berdiri di belakang Anies, langsung mengambil posisi di depan podium.

“Beliau (Mahendra) menyampaikan kemarin (Kamis, 1/11/2019) dan saya ingin memberikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan sendiri. Silakan,” ujar Anies.

Kepada wartawan media, Mahendra mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dengan harapan kinerja Bappeda dapat ditingkatkan di masa mendatang.

Dalam kesempatan itu, Mahendra menyadari situsi dan kondisi DKI saat ini memang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik, terutama dalam penyusunan APBD 2020.

“Bapak dan ibu sekalian yang saya hormati. Seperti kita ketahui, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dengan harapan agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan di masa-masa mendatang,” ucap Mahendra.

Mendengar pernyataan itu, Anies lantas mengapresiasi sikap yang diambil Mahendra. Anies menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Mahendra atas kinerja selama ini.

Anies Baswedan Pasti Menggganti Sistem e-Budgeting Warisan Ahok yang Memicu Kegaduhan – “Yah, meskipun cukup terkejut dengan kabar tersebut,” kata Anies.

Pada kesempatan yang lain juga, Anies mengungkapkan sikap yang diambil Mahendra dan Edy adalah bentuk tanggung jawab dan ksatria terhadap organisasi pemerintahan di atas kepentingan dirinya.

Hal itu, kata Anies, menjadi suatu hal yang jarang terjadi di birokrat.

“Kami tumbuhkan di DKI Jakarta, sikap menghargai, sikap menghormati dan mementingkan kepentingan umum, masyarakat ,” ujarnya.

Anies Baswedan Pasti Menggganti Sistem e-Budgeting Warisan Ahok yang Memicu Kegaduhan – Anies mengatakan, hal ini bisa menjadi contoh sikap bagi pihak yang mengerjakan data anggaran secara tidak benar.

Anies juga berencana akan melakukan pengecekan kepada seluruh aparatur yang melakukan penginputan, sehingga kejadian dan kemalasan itu tidak terulang.

“Saya hormat kepada pak Mahendra dan beliau bisa dijadikan contoh (kepada ASN lain),” katanya.